Advokat Spesialis Korupsi: Perusahaan Dapat Dipidanakan

JAKARTA, MONDIALNEWS – Halim Darmawan, advokat pada Kantor Hukum Hananta dan Halim, berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul “Pembuktian Actus Reus dan Mens Area Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”.

Advokat pada kantor hukum spesialis kasus korupsi pertama di Indonesia tersebut menjelaskan perusahaan sebagai badan hukum.dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.bila terbukti melanggar hukum. Ditemui usai sidang, Halim menggambarkan perusahaan tersebut sebagai benda mati.

“Secara singkat, perusahaan itu memang benda mati tapi dapat dibawa kemana mana sebagai alat atau sarana, dari direksi untuk mencapai tujuan,” kata Halim. Apakah nanti tujuannya, untuk mencari keuntungan secara melawan hukum, itu tergantung niat dari direksinya.

Karena itu, dalam disertasinya tersebut, Halim berpendapat, meski perusahaan itu bersifat tidak bernyawa, benda mati, namun bila perbuatan perusahaan tersebut melanggar hukum, dapat dipidana. Siapa yang harus bertanggungjawab? Halim dengan tegas, mengatakan, yang harus bertanggungjawab adalah direksi dan komisaris utamanya.

“Jadi bagaimana pelaku yang membuat tindak pidana itu dapat dijerat, karena perusahaan itu kan benda mati,” ujar Halim. Seperti diketahui, Halim berhasil mempertahankan disertasinya dihadapan Senat Guru Besar Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Jayabaya di Kampus Universitas Jayabaya, pada Selasa (28/7).

Halim berhak menyandang gelar Doktor setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul “Pembuktian Actus Reus dan Mens Area Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”.

Dengan pengukuhan ini, membuat Halim menjadi Doktor pendiri kantor hukum spesialis kasus korupsi pertama di Indonesia.

Seperti diketahui, Kantor Hukum Hananta dan Halim, didirikan Halim bersama dengan RM Tito Hananta Kusuma, SH, MM di Jakarta. Dalam beroperasi kantor hukum ini mempunyai spesialisasi penanganan kasus kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kantor Hukum Hananta dan Halim, diperkuat dengan managing partner
RM. Nico Hananto Putra, SH, SE, Supri Hartono, SH, CLA, Hasan Basri, SH, MH, Maruli Tua Siringoringo, SH, Antonius Eko Nugroho, SH, Fery Ferdinal, SH, SE, dan Darul Akram, SH.

Kasus kasus yang telah ditangani kasus korupsi KPK Janes Karubaba (mantan Kepala Distamben Papua), Kasus korupsi KPK, Irman Gusman, Kasus korupsi Anggoro Wijoyo (Pengusaha PT. MASARO), perkara PT. Bursa Berjangka Jakarta (Komisaris, Direktur PT. BBJ), perkara korupsi KPK Jero Wacik (Eks Menteri ESDM), perkara korupsi KPK Fuad Amin Imron (Eks Bupati Bangkalan Madura), kasus Mantan Dirjen Agama Budha Joko Wuryanto, perkara kasus korupsi Amran Batalipu (Eks Bupati Buol Sulawesi Tenggara), PT. The Master Steel (Pemerasan Pajak), perkara PT. Kimia Farma, Tbk, perkara korupsi izin ekspor bawang putih dengan terdakwa Dodi, perkara suap   dengan terdakwa Indung (tangan kanan Bowo Sidik Pangarso), dan perkara kepailitan dan PKPU di PN Jakarta Pusat, Bandung, Makasar dan Papua.

‪Termasuk beberapa perkara dari perusahaan-perusahaan ternama, seperti Bank BRI, BNI, BII, Bank UOB, Bank Danamon, PT. Samator Gas, PT. Kanaka Lines, Petro China Oil, dan lain sebagainya. (Luki)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *