IKA FH UNPAD Gelar “Politik Hukum Yudisial: Sumber Hukum Pembangunan Hukum Nasional”

JAKARTA, MONDIALNEWS – Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (IKA FH Unpad) kembali menggelar even Diskusi Daring bertema “POLITIK HUKUM YUDISIAL : SUMBER HUKUM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL”. Diskusi daring dengan narasumber Guru Besar (emeritus) FH UNPAD/ Mantan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L, Dosen FH Unpad, Dr. Indra Perwira, S.H., M.H., Guru Besar FH Unpad, Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D dan Peneliti Senior pada Mahkamah Konstitusi RI, Dr. Irfan Nur Rahman, S.H., M.H, dilakukan Sabtu pagi (29/8/2020).

Diskusi daring yang dipandu Fristian Griec, S.H, diadakan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang timbul di benak akademisi tentang bagaimana perkembangan politik hukum Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, sampai dengan saat ini, dan kemana arah pembangunan hukum nasional. Dalam dskusi kemarin, Peneliti Senior pada Mahkamah Konstitusi RI, Dr. Irfan Nur Rahman, S.H., M.H, mengungkapkan tentang pentingnya Politik Hukum Judicial.

Menurut Irfan, Politik Hukum Judisial memuat penafsiran atas UUD 1945, sehingga ia merupakan tafsir resmi terhadap konstitusi. “Dapat dikatakan sebagai “penjelasan UUD 1945”. Kekuatan hukumnya sama dengan konstitusi,” tukasnya. Tidak hanya itu, kata Irfan, Politik Hukum Yudisial berfungsi sebagai penentu kemana arah hukum perlu dibentuk (ius constituendum) karena di dalamnya memuat perintah, anjuran, saran, rekomendasi, dan larangan, kepada pembentuk undang-undang sehingga Undang-Undang yang dibuat tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land).

“Putusan MK merupakan bagian dari politik hukum konstitusi. Putusan MK memuat penafsiran atas materi muatan pasal/ ayat/ bagian dalam UUD 1945 sehingga dapat dikategorikan materi muatan putusan MK adalah materi muatan konstitusi. Putusan MK membuat UUD 1945 menjadi konstitusi yang hidup (the living constitution), karena materi muatan pasal dalam UUD 1945 yang telah ditafsirkan oleh MK,” tukasnya.

Sedangkan menurut Dosen FH Unpad, Dr. Indra Perwira, S.H., M.H, pihaknya menyoroti soal Realitas Politik Hukum Paska Reformasi. Menurut dosen senior tersebut, kecenderungan Politik Hukum di Indonesia, pembentukan undang undang bersifat reaktif atau momen opname, sehingga terjadi kontradiksi antar undang-undang. Pihaknya juga memaparkan bahwa prolegnas disusun terutama untuk kepentingan tertib anggaran bukan atas dasar analis kebutuhan undang undang.

“Spesialisasi bidang hukum (lex spesialis) cenderung mengabaikan asas asas hukum umum, dan pembentukan lembaga hukum baru merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap lembaga lembaga yang ada,” ujarnya. Pihaknya juga melihat kedudukan dan posisi hukum adat, hukum kebiasaan dan yurisprudensi semakin kabur,” tukasnya.

Diskusi diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari beragam profesi seperti pengacara, jaksa, dosen, pegawai negeri sipil dan mahasiswa. Para peserta terlihat aktif mengajukan pertanyaan. Tiga penanya terbaik diberikan kenang kenangan berupa buku hukum. (serena)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *