Tiga Kali Berturut Turut Gugatan PKPU Terhadap PT KAM AND KAM Ditolak Hakim

JAKARTA, MONDIALNEWS – Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kembali menolak permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) yang diajukan members terhadap PT KAM AND KAM (induk Perusahaan MeMiles). Penolakan untuk ketiga kalinya ini, setelah Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan perkara 227/Pdt.sus-PKPU/2020/PN Jkt.Pst, pada Senin (14/9/2020).

Dari SIPP PN Jakarta Pusat, perkara 227/Pdt.sus-PKPU/2020/PN Jkt.Pst diajukan pemohon Lerby Alexander Palit, Erlita Silitonga, dan Roulina Simanjuntak, terhadap PT KAM AND KAM (induk Perusahaan MeMiles). Penolakan permohonan PKPU tersebut disambut gembira puluhan members MeMiles yang hadir dan mengikuti sidang di pengadilan, dari pagi hingga sore hari.

Menurut Ketua Tim Penasihat Hukum PT KAM AND KAM, RM. Tito Hananta Kusuma, SH, MM, dengan adanya putusan tersebut, berarti permohonan yang diajukan pemohon PKPU telah resmi ditolak.

“Mengenai hasil keputusan PKPU No.227/Pdt.Sus-PKPU/2020, sudah dinyatakan ditolak. Bahwa dengan demikian, hubungan hukum yang ada bukanlah hutang piutang melainkan hubungan jual beli pemasangan iklan antara MeMiles dan members,” kata Tito.

Pihaknya juga menegaskan bahwa PT MeMiles akan tetap melanjutkan bisnisnya mempertahankan eksistensi bisnisnya bersama anggota anggota.

Sedangkan menurut anggota Tim penasehat hukum PT KAM AND KAM lainnya, Soepri Hartono, SH, CLA, mengatakan, pihaknya selaku kuasa hukum PT KAM AND KAM, sangat bersyukur atas putusan hakim.

“Kami apresiasi atas hasil putusan hari ini, sudah sepatutnya calon kreditur mengetahui letak dan kedudukan hukum dalam PKPU, sehingga ke depannya permohonan PKPU tidak menjadi mubazir. Salam sejawat untuk rekan kuasa hukum pemohon, kami apresiasi juga tindakan hukum rekan sejawat dalam membela kepentingan klien,” ujarnya.

“Salam bahagia untuk para member yang menginginkan aplikasi MeMiles ini tetap berjalan karena pada dasarnya aplikasi ini ikut menggerakkan roda perekonomian bangsa ini,” ujarnya.

“Pada hari ini telah membuktikan bahwa adanya kepastian hukum bagi para pegiat bisnis karena tidak semua bisnis bisa dikategorikan menjadi terhutang,” ujarnya.

“Bahwa sudah sangat jelas permohonan yang diajukan tidak memenuhi unsur dalam undang-undang kepailitan dimana tidak ad hutang yang bersifat sederhana sehingga sangat patut permohonan dinyatakan ditolak,” kata Soepri.

Sedangkan kuasa hukum PT KAM AND KAM lainnya, Antonius Eko Nugroho, SH, dengan adanya putusan ini, diharapkan memberikan harapan dan kepastian hukum dalam Kasus MeMiles.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menolak gugatan perkara 229/Pdt.sus-PKPU/2020/PN Jkt.Pst dan gugatan perkara 169/Pdt.sus-PKPU/2019/PN Jkt.Pst. Gugatan tersebut diajukan members terhadap PT KAM AND KAM.

Kuasa hukum PT KAM AND KAM, Tito Hananta Kusuma sendiri sudah banyak menangani kasus kasus PKPU dan kepailitan di Jakarta dan pengadilan pengadilan niaga di kota kota besar di Indonesia. Sudah banyak kasus kasus PKPU dan kepailitan yang dimenangkan Kantor Hukum Tito Hananta Kusuma & CO.

Adapun tim dari Kantor Hukum Tito Hananta Kusuma & CO, diketuai RM. Tito Hananta Kusuma, SH, MM, dan digawangi RM. Nico Hananto Putra, SH, SE, Supri Hartono, SH, CLA, Hasan Basri, SH, MH, Antonius Eko Nugroho, SH, C.Med, Fery Ferdinal, SH, SE, dan Darul Akram, SH, M.Malki.SH. (serena)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *